Kasus yang diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Tulungagung memperlihatkan bagaimana kekuasaan dapat berubah menjadi alat intimidasi yang sistematis. Apa yang dilakukan Gatut Sunu Wibowo bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan pembajakan terhadap fungsi negara itu sendiri.
Dengan memaksa pejabat menandatangani surat pengunduran diri tanpa tanggal, bupati menciptakan mekanisme kontrol absolut. ASN tidak lagi bekerja berdasarkan hukum dan profesionalisme, melainkan di bawah bayang-bayang ancaman.
Dalam perspektif hukum, tindakan ini jelas memenuhi unsur pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor. Namun, dimensi pelanggaran tidak berhenti di sana. Dalam kerangka UU ASN, tindakan tersebut menghancurkan prinsip netralitas dan profesionalitas ASN.
Lebih jauh, praktik ini juga berpotensi melanggar norma dalam KUHP Indonesia terkait:
Pemaksaan (coercion)
Penyalahgunaan jabatan
Potensi pemalsuan dokumen jika surat digunakan
Yang lebih mengkhawatirkan, pola ini menunjukkan bahwa korupsi telah berevolusi menjadi korupsi koersif—di mana pelaku tidak lagi menunggu “kesempatan”, tetapi menciptakan sistem pemaksaan untuk memastikan aliran dana.
Jika dibiarkan, praktik ini akan melahirkan birokrasi yang korup secara struktural, di mana loyalitas dibeli dan integritas dihukum.
TABEL KASUS KORUPSI KEPALA DAERAH (2014–2026)
(Fokus: OTT KPK & pola korupsi berbasis jabatan)
No
Tahun
Nama & Jabatan
Daerah
Modus Utama
Konstruksi Hukum
1
2014
Akil Mochtar
Nasional
Suap sengketa pilkada
Suap, gratifikasi
2
2016
Rita Widyasari
Kaltim
Fee perizinan & proyek
Gratifikasi, TPPU
3
2017
Irman Gusman
Nasional
Suap distribusi gula
Suap
4
2018
Zumi Zola
Jambi
Suap RAPBD & ketok palu
Suap, gratifikasi
5
2018
Syahri Mulyo
Jatim
Fee proyek infrastruktur
Suap proyek
6
2018
Ahmad Yani
Sumsel
Suap proyek jalan
Suap
7
2019
Imas Aryumningsih
Jabar
Suap perizinan pabrik
Suap
8
2020
Nurhadi
Nasional
Suap perkara
Suap
9
2021
Nurdin Abdullah
Sulsel
Suap proyek infrastruktur
Suap, gratifikasi
10
2021
Azis Syamsuddin
Nasional
Suap penanganan perkara
Suap
11
2022
Ade Yasin
Jabar
Suap auditor BPK
Suap
12
2022
Andi Putra
Riau
Suap perizinan kebun
Suap
13
2023
Rafael Alun Trisambodo
Nasional
Gratifikasi & TPPU
Gratifikasi
14
2023
Budi Said
Nasional
Manipulasi transaksi
Penipuan/korupsi
15
2024
Abdul Gani Kasuba
Malut
Jual beli jabatan & proyek
Suap, gratifikasi
16
2024
Karomani
Lampung
Suap penerimaan mahasiswa
Suap
17
2025
Hasanuddin
—
Manipulasi anggaran
Pemerasan/suap
18
2026
Gatut Sunu Wibowo
Jatim
Pemerasan OPD + surat sandera
Pemerasan (Pasal 12e)
Kesimpulan:
Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan. Negara harus menjamin perlindungan maksimal bagi whistleblower dan jurnalis investigatif. Tanpa mereka, praktik gelap seperti ini akan tetap tersembunyi di balik tembok kekuasaan.
Korupsi kepala daerah bersifat berulang (repeat pattern) Sistem politik & birokrasi menjadi enabling factor Kasus 2026 menunjukkan eskalasi ke arah korupsi sistemik
Penulis : Satria GSH
Editor : Tim Redaksi
About the Author
