Jakarta, 18 April 2026 – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menggelar konferensi pers di kediamannya di Jakarta didampingi oleh mantan Menkumham Hamid Awaluddin dan juru bicara Husain Abdullah. Pertemuan ini bertujuan untuk meluruskan dua isu besar yang menyerang pribadinya: potongan video ceramah di UGM dan tuduhan fitnah terkait pendanaan penyelidikan ijazah Presiden Jokowi.
1. Penjelasan Penggunaan Istilah “Syahid” di UGM
JK memberikan pembelaan terkait laporan DPP GAMKI ke Polda Metro Jaya atas ceramahnya pada 5 Maret 2026 yang dianggap menista agama.
Pilihan Kata Berdasarkan Audiens: JK menegaskan bahwa penggunaan kata “syahid” dilakukan karena ceramah tersebut berlangsung di masjid dengan jemaah muslim. “Saya berada di masjid dan jemaah tidak mengerti martir. Syahid dan martir itu hampir sama, cuma beda caranya,” jelas JK. Ia menggunakan istilah yang akrab di telinga audiensnya agar pesan tersampaikan secara efektif.
Fakta Sosiologis, Bukan Dogma: JK mengklarifikasi bahwa dirinya tidak sedang membahas dogma agama, melainkan menceritakan fakta sejarah konflik Ambon dan Poso 26 tahun silam. Saat itu, kedua belah pihak yang berkonflik (Islam dan Kristen) sama-sama merasa membela agama dan merasa “Syahid” atau “Martir” jika gugur.
Pesan Perdamaian: Ceramah tersebut bertajuk Strategi Diplomasi Indonesia dalam Memitigasi Potensi Eskalasi Perang Regional Multipolar. Tujuannya adalah memperingatkan calon pemimpin bangsa agar tidak lagi menjadikan agama sebagai instrumen atau sumber konflik.
Konteks Intelektual: JK mengingatkan bahwa ceramah tersebut diberikan di lingkungan kampus (UGM) kepada kalangan intelektual, sehingga pemaknaannya seharusnya dilihat secara jernih sebagai analisis langkah-langkah perdamaian.
2. Pelaporan Terhadap Rismon Sianipar (Isu Ijazah Jokowi)
Selain masalah ceramah, JK juga menjelaskan langkah hukum tegas yang diambilnya terhadap ahli digital forensik, Rismon Sianipar.
Tudingan Fitnah Rp5 Miliar: JK telah melaporkan Rismon ke Bareskrim Polri (LP/B/135/IV/SPKT) pada 8 April 2026. Rismon dituduh menyebarkan berita bohong melalui YouTube yang menyatakan bahwa JK mendanai Roy Suryo dkk sebesar Rp5 miliar untuk mempersoalkan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Etika Politik: JK menegaskan tuduhan tersebut tidak masuk akal dan menghina martabatnya. “Pak Jokowi itu Presiden yang saya wakilnya. Masa saya bayar orang Rp5 miliar untuk menyelidiki beliau? Itu tidak pantas dan tidak mungkin saya lakukan,” tegasnya.
Langkah Hukum: Laporan tersebut mencakup dugaan pelanggaran UU ITE dan pencemaran nama baik. Selain Rismon, pemilik akun YouTube @stusiomusikrockciamis dan akun Facebook 1922 Pusat Madiun juga turut dilaporkan.
3. Nasihat Senior Mengenai Kegaduhan Ijazah
Terkait keterkaitannya dengan isu ijazah yang viral, JK memberikan pandangan dari sudut pandang seorang senior:
Solusi Sederhana: JK menyarankan agar pihak terkait memperlihatkan saja ijazah asli ke publik untuk mengakhiri kegaduhan yang telah berlangsung selama dua tahun.
Tujuan Stabilitas: Baginya, transparansi adalah cara terbaik agar masyarakat berhenti saling curiga dan berkonflik di media sosial, sehingga energi bangsa tidak habis untuk perdebatan yang sama.
4. Permohonan Maaf atas Keterlambatan Respon
JK menutup klarifikasinya dengan memohon maaf kepada publik karena baru bisa memberikan penjelasan saat ini. Hal ini dikarenakan dirinya baru saja mendarat di Jakarta pada Sabtu subuh setelah menyelesaikan kunjungan dari Jepang untuk kegiatan bersih masjid dan pertemuan tokoh.
Poin Kunci Konferensi Pers:
Istilah Syahid: Murni pemilihan diksi sosiologis untuk jemaah masjid, bukan penistaan, agar mereka paham. JK menegaskan dirinya memiliki bukti video utuh dan dokumen tertulis dari tokoh-tokoh agama di Maluku (termasuk kesaksian Pendeta John Ruhulessin, mantan Ketua Sinode GPM) yang membenarkan bahwa konteks pembicaraan JK adalah tentang sejarah perdamaian, bukan penghinaan terhadap doktrin Kristen maupun Islam.
Konflik Masa Lalu: Menggunakan contoh Ambon/Poso sebagai pelajaran agar agama tidak dijadikan alat perang. Deskripsi Sosiologis: JK menegaskan bahwa ia tidak sedang mengajar dogma atau teologi, melainkan menceritakan realitas lapangan yang ia saksikan sendiri saat mendamaikan konflik Ambon dan Poso.
Laporan Polisi: JK proaktif melaporkan pihak yang menuduhnya mendanai gerakan anti-Jokowi.
Hubungan dengan Jokowi: Menjaga etika sebagai mantan Wakil Presiden dan memberikan nasihat demi ketenangan nasional.
Penulis : Satria GSH
Editor : Tim Redaksi
About the Author
